Harga Keekonomian Sebagai Bentuk Kendali Biaya JamKesNas

Menuju Jaminan Kesehatan Nasionals

Harga Keekonomian Sebagai Bentuk Kendali Biaya JamKesNas

Tri Astuti Sugiyatmi*

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional  (JamKesNas) sudah di depan mata. Persiapan sudah banyak dikerjakan. Namun sejauh ini masih banyak masalah yang masih mengganjal. Dalam berbagai kesempatan diskusi,  isu pembayaran terhadap provider layanan menjadi bahasan yang paling alot.   Kompleksitas di dalamnya bukan hanya menyangkut beragamnya provider baik  primer  (puskesmas) dan sekunder (RS) di berbagai level, yang mempunyai karakteristik yang berbeda, namun juga keterlibatan dari semua profesi kesehatan yang ada.

Di sisi lain mekanisme pembayaran memang menjadi isu yang sangat “seksi” juga karena adanya persepsi bahwa dunia kedokteran dan kesehatan “haram” hukumnya bila harus membicarakan bayaran, gaji, ataupun upah.   Dalam menghadapi orang sakit  maka  menarik bayaran yang kecil  atau bahkan gratis sama sekali  akan sangat meringankan penderitaannya.

Hal itu pulalah yang kemungkinan  besar dipakai sebagai pembenaran badan penyelenggara asuransi kesehatan untuk  membayar  dokter/provider dengan harga yang jauh dari layak. Tentu saja   tujuannya juga untuk mendapatkanprofit  perusahaan.Istilah   kendali biaya yang memang harus diacu bersama dengan kendali mutuoleh sebuah lembaga asuransi kesehatan seringkali disalahpahami  dengan membayar sebuah profesi/faskes dengan harga serendah-rendahnya.

Penerapan JamkesNas Berkeadilan

Pada saat pasien harus membayar biaya berobatnya sendiri (out of pocket) mungkin alasan tersebut relatif masih diterima, walaupun hal ini pun akan mengundang perdebatan tersendiri.Namun jaman sudah berubah,  persepsi itu semestinya juga berubah. Saat dimana sistem JamKesNas berlaku maka urusan bayar membayarbukan lagi antara dokter dengan pasiennya tetapi bergeser antara dokter dengan badan penyelenggara atau  lembaga pembayar.

Sehingga ”harga kekeluargaan” yang cenderung tidak menghargai  sebuah profesionalisme sudah saatnya ditinggalkan. Membayar dengan harga keekonomian justru diyakini   dalam jangka panjang  justru dapat  menyelesaikan masalah yang  muncul karena pembayaran yang tidak adil atau tidak win-win solution.  Tidak kurang Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH seorang pakar asuransi kesehatan  dari UI dalam berbagai kesempatan menyatakan harga keekonomian merupakan jawaban untuk menyelesaikan  carut marutnya sistem rujukan karena tidak berfungsinya layanan primer,  tidak meratanya sebaran SDM kesehatan khususnya dokter,rendahnya mutu layanan,  serta masalah moral hazard dalam dunia asuransi.

Bagi provider, cara apapun pembayaran apakah dengan model prospektif, retrospektif ataupun kombinasi  sebenarnya tidak terlalu  masalah. Yang jelas, harga keekonomian dapat menjadi sebuah jawaban yang secara alamiah akan menyelesaikan permasalahan diatas. Dokter dan provider akan happy, angka  rujukan dalam batas normal, mutu pelayanan akan tercapai, tersebarnya dokter sampai ke pelosok negeriserta terhindarnya dari mogoknya dokter sebagaimana ancaman yang sudah dikeluarkan oleh PB IDI beberapa waktu yang lalu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran harga keekoniomian justru bisa sebagai kendali biaya dalam sebuah penerapan JamKesNas Yang berkeadilan sosial dan  dapat diharapkan sebagai momentum untuk menata sistem pelayanan kesehatan yang ada.

triastutisgtm004@gmail.com